Penulis: Redaksi - Editor: Redaksi
RULES.CO.ID – 10 daerah di Papua dinyatakan sebagai daerah rawan Pilkada. Hal tersebut terungkap asaat gelaran Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Papua di Kota Jayapura, Rabu (29/5/2024). Rakor ini dikomandoi langsung Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen TNI Richard T.H Tampubolon mengatakan, pihaknya telah memetakan ada dua kategori gangguan yang terjadi di Papua. Satu, kategori rawan pilkada yang berjumlah 10 daerah dan satunya rawan gangguan keamanan berjumlah 8 daerah.
"Tolong dikoordinasikan hal ini agar Pilkada berjalan lancar. Seperti adanya aksi gangguan keamanan berpotensi meningkat, namun konsentrasinya di wilayah pegunungan. Termasuk konflik sosial politik antar pendukung paslon, juga pengancaman saat pergeseran kotak suara,” kata Richard.
Delapan daerah yang dianggap mengalami gangguan keamanan yakni Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Puncak Jaya, Paniai, Maybrat, Nduga, Yahukimo, Pegunungan Bintang.
Sedangkan 10 daerah rawan Pilkada 2024 adalah Kabupaten Yalimo, Pegunungan Bintang, Dogiyai, Puncak Jaya, Maybrat, Deiyai, Intan Jaya, Yahukimo, Nduga, dan Paniai.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengungkapkan alasan mengapa Papua rawan konflik saat Pilkada. Ia menyebutkan pihaknya akan memprioritaskan pengamanan pada Papua Pegunungan dan Papua Tengah.
"Pilkada ini berbeda dengan pileg dan pilpres sebelumnya. Hubungan masyarakat dengan calon lebih dekat, sehingga potensi kerawanan cukup signifikan. Terlebih, Pilkada ini berlangsung secara serentak, jadi sistem pengamanan atau back up antar wilayah menjadi terbatas. Kita perlu manSelain itu, ini dilaksanakan secara serentak sehingga sistem (pengamanan) back up antar wilayah (terbatas), karena semua kan sibuk, " kata Tito.
Sementara, Menko Pulhukam RI, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, menyebutkan pemerintah akan menjamin keamanan dan kondusifitas Pilkada serentak pada 27 November mendatang di Papua.
"Permasalahan yang serin muncul adalah logistik antar daerah. Ini akan menjadi perhatian khusus. Kami memastikan TNI-Polri akan mendukung kelancaran Pilkada di enam provinsi di Papua,” pungkasnya.
