Penulis: Dadang Erlangga - Editor: Dadang Erlangga
RULES.CO.ID, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Pesawaran meraih penghargaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Proaktif Level 3 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Hj. Nanda Indira B., S.E.,M.M. dalam Rapat Koordinasi dan Penyerahan Piagam UKPBJ Proaktif pada Rapat Koordinasi UKPBJ Triwulan I Tahun 2026, yang digelar di Gedung LKPP, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).
Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Pemkab Pesawaran memenuhi kelengkapan atribut sembilan variabel (9/9) dalam mencapai tingkat kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif).
Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala LKPP RI, Sarah Sadiqa, S.H.,M.Sc., didampingi Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM Suharti, S.Psi., M.Si, Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan Wahyuni Kartianingsih S.Kom., M.PP, dan Kepala Bagian Barang dan Jasa Kabupaten Pesawaran Nanang Sumarlin, S.H.
Capaian tersebut menempatkan UKPBJ Pesawaran sebagai unit yang telah berfungsi strategis dan tidak lagi sebatas administratif dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
Perencanaan pengadaan merupakan tahapan krusial dalam siklus pengadaan barang/jasa. Perencanaan yang matang berperan memastikan kebutuhan terpenuhi tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya, sekaligus mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, UKPBJ didorong berperan sebagai pusat keunggulan (center of excellence) pengadaan. Fungsi tersebut mencakup identifikasi kebutuhan, pemilihan metode pengadaan, penganggaran, hingga pengelolaan sistem informasi untuk mencapai target kinerja, termasuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan Umkm.
Bupati Nanda Indira menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam memperkuat tata kelola pengadaan yang profesional dan akuntabel. Capaian tersebut dinilai sebagai hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah, khususnya UKPBJ, dalam membangun sistem pengadaan yang transparan dan berorientasi pada hasil. (KMF).
