Penulis: Redaksi - Editor: Redaksi
RULES.CO.ID – Besok, Sabtu (12/7/2024) pengusaha Jusuf Hamka rencananya bakal temui Menko Polhukam, Mahfud Md. Pertemuan ini untuk membahas utang negara yang belum dibayarkan kepada dirinya itu.
Pertemuan itu bukan tanpa sebab. Dulu saat Mahfud masih menjabat sebagai menteri, ia sempat membantu Jusuf Hamka melakukan mediasi dengan Kementerian Keuangan terkait masalah utang tersebut.
“Besok saya ke rumah Pak Mahfud mau ngomongin soal utang, belum ada hilal (pembayaran),” kata Jusuf Hamka, Jumat (12/7/2024).
Pengusaha tol ini mengungkapkan, Kementerian Keuangan sempat menjanjikan pembayaran di Juni 2024. Namun, sampai kini tak kunjung dibayar.
“Kemarin janji bayar Juni, tapi belum dibayar. Padahal saya taat bayar pajak. Pajak CMNP itu Rp 700 miliar per tahun,” terangnya.
Diketahui, Jusuf Hamka menyebut jika persoalan piutangnya itu sudah didengar oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dia berharap piutang tersebut bisa dibayar di pemerintahan yang baru nanti.
Baca Juga : Wartawan Media Online di Pringsewu Ditemukan Sudah Tak Bernyawa di Rumahnya, Polisi Ungkap Penyebabnya
“Sudah 26 tahun kami menunggu. Masa sih 5 tahun dalam kepemimpinan Pak Prabowo kita enggak berharap. Kita berharap, apalagi wakilnya anak muda," kata Jusuf Hamka.
Jusuf Hamka menceritakan ke Prabowo terkait persoalan utang pemerintah itu pada akhir 2023. Dia mendetailkan, termasuk bagaimana kasus ini sampai ke ranah hukum.
"Kami tidak dibayar karena dibilang ada afiliasi. Lalu kami buktikan, kami gugat. Dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, MA, PK, kami menang semua, lalu mereka minta damai malah, Kemenkeu-nya. Terus mereka minta damai ada hitam putih. Tapi mereka ingkari juga," ujar Jusuf.
Dalam surat perjanjian antara CMNP dan Kemenkeu berjudul Amandemen Berita Acara Kesepakatan Jumlah Pembayaran Pelaksanaan Putusan Hukum, tergugat membayar denda 2 persen setiap bulan dari seluruh dana terhitung sejak Bank Yama dibekukan.
Jusuf Hamka menuturkan angka Rp 78 miliar jauh dari angka negosiasi awal sebesar Rp 400 miliar. Bahkan, angka itu jauh lebih kecil ketimbang putusan Mahkamah Agung (MA) senilai Rp 179 miliar.
"Beliau (Prabowo) cukup kaget dan marah. Kok begitu sih. Mudah-mudahan beliau bisa nanti kabinetnya membawa orang-orang yang amanah, yang sayang kepada rakyatnya supaya rakyatnya bisa bekerja. Bukan cuma dikasih makan siang, tapi dikasih kesejahteraan yang benar," tegasnya. (SHI)
Baca Juga : Ma'ruf Amin Ditunjuk Sebagai Plt Presiden
