Penulis: Redaksi - Editor: Redaksi
RULES.CO.ID- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyelesaikan rangkaian pertemuan ketiga Menkeu dan Gubernur Bank Sentral negara G20 (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) di Rio de Janeiro, Brasil.
Sejumlah isu terkait perekonomian global dibahas dalam pertemuan tersebut.
Sri Mulyani mengatakan, pembahasan pertama yang dilakukan dalam rangkaian pertemuan tahunan itu ialah terkait update perekonomian global.
Kondisi perekonomian global disebut masih dibayangi risiko fragmentasi akibat ketegangan geopolitik global, dan proteksionisme yang menciptakan risiko tinggi bagi pelemahan Perekonomian Dunia.
"Yang kedua, dengan suku bunga yang tinggi di negara maju terutama Amerika Serikat dan cukup lama menimbulkan dampak yang luar blaisa besar di banyak negara, termasuk G20, capital outflow, depresiasi dari mata uang mereka," tutur dia, dalam keterangannya, dikutip Senin (29/7/2024).
Kemudian, dibahas juga terkait dengan upaya-upaya pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Salah satunya, melalui penerapan pertukaran pembayaran utang untuk iklim atau debt for climate swap.
Sri Mulyani bilang, Indonesia mendukung skema itu untuk membantu negara-negara dengan ruang fiskal terbatas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.
"Saat ini, Indonesia telah berhasil menerapkannya dengan menandatangani pertukaran utang untuk alam senilai 35 juta dollar AS pada tanggal 3 Juli 2024 lalu untuk melindungi ekosistem terumbu karang Indonesia," tuturnya.
Lalu, dibahas juga terkait perpajakan internasional, yakni terkait digital taxation alias pajak digital hingga minimum taxation. Pembahasan itu menjadi krusial untuk mendongkrak penerimaan negara di seluruh dunia.
Selain itu, Brasil sebagai presidensi G20 mengajukan wacana pengenaan pajak berdasarkan kekayaan terhadap orang superkaya dunia.
Ini diajukan dengan melihat semakin tingginya kesenjangan sosial di sejumlah negara, termasuk Brasil.
"Di mana banyak masyarakat melihat ini menjadi salah satu potensi ancaman stabilitas sosial," kata Sri Mulyani.
Kemudian dalam pembahasan pembiayaan pembangunan dan reformasi multilateral development banks (MDBs), FMCBG mendiskusikan bahwa Reformasi MDBs merupakan keharusan, agar tetap relevan dan efektif dalam mendukung para anggotanya termasuk untuk kebutuhan implementasi Kerangka Kecukupan Modal (Capital Adequacy Framework atau CAF) yang lebih besar, baik, dan efektif.
Oleh karenanya, Sri Mulyani mendorong dan mendukung koordinasi dan integrasi kebijakan dan proses pengadaan di seluruh MDBs, serta menyederhanakan proses dukungan pendanaan.
