Penulis: Redaksi - Editor: Redaksi
RULES.CO.ID – Unit PPA Satreskrim Polresta Bandarlampung menangkap 3 orang wanita yang diduga terlibat dalam praktik Prostitusi di wilayah.
AS (33), warga Kedamaian, AR (25) Warga Tanjung Senang dan AF (21), Warga Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandarlampung.
Ketiganya ditangkap Polisi, pada Kamis (13/6/2024) di sejumlah lokasi berbeda di Kota Bandarlampung.
Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung Kompol Dennis Arya Putra membebarkan hal tersebut.
“Hasil penyelidikan dan penyidikan, kita menetapkan 3 tersangka, yang dimana masing masing memiliki peran sendiri yaitu menjual dan mendapatkan keuntungan dari perbuatan para Pelaku tersebut,"Jelasnya, Rabu (19/6/2024).
Lebih lanjut, Dennis mengatakan bahwa motifnya, para Pelaku ini menawarkan 1 unit hand phone jenis Iphone kepada korban dengan pembayaran melalui dicicil.
Baca Juga : DKPP Pecat Fery Triatmojo dari Komisioner KPU Bandar Lampung, Terbukti Terima Uang dari Caleg
"Kemudian para Pelaku menjual korban kepada para pria hidung belang, dan uangnya dipergunakan untuk mencicil hand phone tersebut,"paparnya.
Praktik Prostitusi ini berlangsung dari tahun 2022 hingga tahun 2024, dan dipasarkan secara online maupun offline.
“Korban sendiri sampai saat ini masih dibawah umur yaitu 17 tahun,"katanya.
Dennis mengatakan bahwa harga ditawarkan oleh para Pelaku bervaritatif, mulai dari Rp 5 ratus ribu rupiah sampai Rp 2 juta rupiah.
"Jadi harganya bervariatif, tergantung kesepakatan, nah nanti keuntungan dibagi, selain untuk membayar cicilan hand phone tersebut," ungkap Dennis.
Para Pelaku sendiri menerima keuntungan bervariatif, yaitu Rp. 3 ratus ribu sampai Rp. 5 ratus ribu rupiah dalam sekali transaksi korban dengan pria hidung belang.
Selian ketiga Pelaku, Polisi juga menyita 1 potong baju lingerlie warna pink dan 2 unit hand phone.
Akibat perbuatannya, ketiga Pelaku dijerat dengan Pasal 2 Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Pasal 83 Unang Undang RI Nomor 17 Tahun 201 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomo 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlidungan anak. (*)
